fbpx

Legalitas

Dalam lingkungan bisnis, keberadaan legalitas perusahaan menonjol sebagai aspek krusial. Legalitas perusahaan merujuk pada status hukum entitas bisnis,

Memiliki legalitas perusahaan yang terdaftar yang sah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membawa sejumlah manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis.

Di Indonesia, beberapa dokumen legal yang harus dimiliki oleh perusahaan meliputi akta pendirian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menteri Hukum dan HAM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta dokumen-dokumen legal lainnya yang bervariasi sesuai dengan jenis usaha yang bersangkutan.

Layanan Legalitas

  • Pendirian PT Reguler

    AQU Consulting menyediakan layanan lengkap untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), mulai dari konsultasi awal hingga proses pendaftaran dan pengurusan dokumen resmi yang diperlukan.

  • Pendirian PT Perorangan

    AQU Consulting menyediakan layanan untuk mendirikan PT dengan kepemilikan tunggal, membimbing dalam proses pendaftaran, serta memberikan konsultasi tentang tanggung jawab dan hak-hak pemilik tunggal.

  • Pendirian CV

    AQU Consulting menyediakan layanan pendirian Commanditaire Vennootschap (CV), termasuk dalam penyusunan perjanjian kemitraan, pengurusan dokumen pendirian, dan memberikan panduan hukum terkait struktur CV.

  • Pendirian Perkumpulan

    AQU Consulting membantu dalam pendirian Perkumpulan, memberikan panduan tentang persyaratan hukum yang diperlukan, serta menyusun dokumen dan prosedur administratif lainnya.

  • Pendirian Yayasan

    AQU Consulting memberikan layanan lengkap untuk mendirikan Yayasan, termasuk dalam perumusan Anggaran Dasar, pengurusan pendaftaran, serta konsultasi hukum terkait kegiatan yayasan.

  • Pendirian Koperasi

    AQU Consulting membantu dalam pendirian koperasi mulai dari tingkat daerah hingga nasional, memberikan panduan tentang aturan hukum yang berlaku, serta menyusun struktur organisasi dan keanggotaan koperasi.

  • Pendirian Firma

    AQU Consulting menyediakan layanan untuk pendirian firma atau kemitraan, termasuk dalam penyusunan perjanjian kemitraan, pengurusan dokumen pendirian, dan bimbingan hukum terkait firma.

  • Perubahan Akta Perusahaan

    AQU Consulting membantu dalam perubahan Anggaran Dasar perusahaan, memberikan konsultasi tentang proses perubahan, serta mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses perubahan.

  • NIB Perorangan & NIB Badan

    AQU Consulting membantu dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) baik untuk individu maupun badan usaha, termasuk dalam proses aplikasi dan pemenuhan persyaratan hukum.

  • NPWP Pribadi & NPWP Perusahaan

    AQU Consulting menyediakan layanan untuk pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk individu maupun perusahaan, membantu dalam proses pendaftaran dan pengurusan dokumen yang diperlukan.

Mengapa AQU Consulting ?

Solusi Terpadu

Berpengalaman dan ahli dalam layanan konsultasi di bidang legalitas perusahaan, perizinan perusahaan, training SDM, dan layanan terkait bisnis.

Keahlian Multidisiplin

Dengan tim ahli yang ahli dan berpengalaman di berbagai bidang, kami menggabungkan pengetahuan kami untuk solusi yang komprehensif dan efektif.

Fleksibilitas Responsif

Kehadiran AQU Consulting sebagai mitra bisnis juga diperkuat oleh fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan klien.

Investasi Berkelanjutan

Layanan kami berkontribusi pada pengembangan SDM, serta menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang Bisnis Anda.

Tim Profesional

Dengan tenaga ahli yang berkualitas dan profesional sehingga mampu memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk berbagai tantangan bisnis

Reputasi Integritas

AQU Consulting memiliki reputasi integritas yang tinggi di industri sebagai penyedia layanan konsultasi yang dapat diandalkan dan profesional.

PANDUAN LENGKAP KBLI 2020

Download KBLI 2020

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. Disusun oleh BPS (Biro Pusat Statistik) dengan referensi standar internasional, KBLI digunakan dalam pendaftaran legalitas seperti Akta Perusahaan dan NIB.

Fungsi utamanya adalah menyeragamkan aktivitas usaha di Indonesia untuk memudahkan patuh regulasi, pengajuan izin usaha, dan analisis pasar. Memilih KBLI yang tepat penting untuk kelancaran operasional dan pengembangan bisnis.

KBLI yang akurat membantu menyederhanakan proses perizinan usaha dan operasional. Pemahaman terhadap klasifikasi industri mendukung analisis pasar serta pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.

angan Biarkan Kesalahan KBLI Merugikan Bisnis Anda! Dengan pemilihan KBLI yang sesuai, Anda dapat memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis Anda. Kami di halaman KBLI 2020 bertekad untuk memberikan informasi yang handal dan dukungan yang Anda butuhkan untuk meraih kesuksesan.

Pendirian PT

Paket A

Rp. 4.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama PT
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Gratis 5 KBLI

.

Paket B

Rp. 6.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama PT
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Gratis 5 KBLI

Paket C

Rp. 14.000.000 

  • Pengecekan & Pemesanan Nama PT
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan selama 1 tahun sejak perusahaan berdiri
  • Gratis 5 KBLI

Temukan langkah awal Anda dalam bisnis dengan Pendirian PT – Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!

Pendirian PT PMA

Paket A

Rp. 10.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama PT PMA
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Gratis 5 KBLI

.

Paket B

Rp. 12.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama PT PMA
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Gratis 5 KBLI

Paket C

Rp. 20.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama PT PMA
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan selama 1 tahun sejak perusahaan berdiri
  • Gratis 5 KBLI

Temukan langkah awal Anda dalam bisnis dengan Pendirian PT PMA – Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!

Pendirian CV

Paket A

Rp. 3.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama CV
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Gratis 5 KBLI

.

Paket B

Rp. 5.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama CV
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Gratis 5 KBLI

Paket C

Rp. 13.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama CV
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan selama 1 tahun sejak perusahaan berdiri
  • Gratis 5 KBLI

Temukan langkah awal Anda dalam bisnis dengan Pendirian CV – Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!

Pendirian Yayasan

Paket A

Rp. 3.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama Yayasan
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Gratis 5 KBLI

.

Paket B

Rp. 5.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama Yayasan
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Gratis 5 KBLI

Paket C

Rp. 13.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama Yayasan
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan selama 1 tahun sejak perusahaan berdiri
  • Gratis 5 KBLI

Temukan langkah awal Anda dalam bidang sosial dengan Pendirian Yayasan – Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!

Pendirian Koperasi

Paket A

Rp. 5.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama Koperasi
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Gratis 5 KBLI

.

Paket B

Rp. 7.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama Koperasi
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Gratis 5 KBLI

Paket C

Rp. 15.000.000

  • Pengecekan & Pemesanan Nama Koperasi
  • Akta Pendirian dari Notaris
  • SKT Kemenkumham
  • Akun OSS RBA
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha ©
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (SKT KPP).
  • Pembukaan Rekening Giro Bank BCA /BNI/BRI
  • Kontrak sewa virtual office 1 tahun
  • Pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan selama 1 tahun sejak perusahaan berdiri
  • Gratis 5 KBLI

Temukan langkah awal Anda dalam usaha bersama dengan Pendirian Koperasi – Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!

FAQ

Frequently Asked Questions

Syarat pendirian perseroan perorangan meliputi:

  • KTP Pendiri
  • NPWP Pendiri
  • Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, harus memenuhi syarat zonasi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi)
  • Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Badan usaha CV (Commanditaire Vennootschap) adalah bentuk badan usaha di Indonesia yang merupakan perpaduan antara firma (partnership) dan perseroan terbatas. CV terdiri dari dua jenis anggota, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.

Syarat mendirikan CV meliputi:

  • Jumlah Pendiri CV
  • Susunan Pengurus
  • Akta Notaris
  • Kewarganegaraan Pendiri
  • Kepemilikan Penuh oleh Pemilik Bisnis Lokal

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan CV meliputi identitas sekutu (aktif dan pasif) serta dokumen terkait tempat usaha.

PT (Perseroan Terbatas) adalah bentuk usaha yang memberikan status hukum kepada bisnis Anda. Membentuk PT penting karena memberikan perlindungan hukum, memudahkan dalam mendapatkan akses ke modal, meningkatkan kredibilitas, serta memisahkan tanggung jawab keuangan pribadi dari bisnis.

Proses pembentukan PT melibatkan beberapa dokumen seperti Akta Pendirian, persetujuan nama perusahaan, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan. Proses ini harus dilakukan secara akurat sesuai langkah-langkah hukum.

Menggunakan jasa pendirian PT membantu memastikan bahwa semua proses hukum dan administratif dilakukan secara benar dan efisien.

Ya, struktur pajak untuk PT berbeda dari usaha individu. PT memungkinkan manajemen pajak yang lebih efisien dan terstruktur.

Menggunakan jasa akuntan atau konsultan pajak setelah membentuk PT sering direkomendasikan untuk memahami kewajiban pajak dan menyusun laporan keuangan.

PT memberikan kesan profesionalisme dan keberadaan yang lebih resmi di dunia bisnis, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor.

Ya, PT memerlukan modal dasar yang ditetapkan dalam Akta Pendirian.

Lama proses pendirian PT sekitar 14 hari kerja atau bergantung pada berbagai faktor seperti kelengkapan dokumen dan prosedur di wilayah setempat.

PT lebih cocok untuk usaha yang membutuhkan investasi besar, berencana untuk berkembang secara signifikan, atau memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Perubahan dalam struktur atau detail PT memungkinkan dan sering terjadi, melibatkan perubahan pada Akta Pendirian dan harus dilakukan melalui notaris.

Ya, sebagai PT, Anda harus mengikuti standar tertentu dalam pengelolaan bisnis, seperti penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dan pembukuan yang transparan.

PT memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan memungkinkan akses yang lebih mudah ke modal.

Mengubah nama PT memungkinkan, tetapi memerlukan perubahan pada Akta Pendirian dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tergantung pada syarat usia dan kepemilikan dokumen resmi yang diperlukan.

Ya, sesuai dengan peraturan terbaru, CV harus didaftarkan ulang di Kemenkumham dalam jangka waktu tertentu.

Syarat-syarat tambahan meliputi surat kontrak sewa, PBB & STTS tahun berjalan, IMB, foto tampak luar dan dalam, surat keterangan zonasi perkantoran, sertifikat tanah/SHGB, dan domisili gedung.

PT perorangan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk syarat modal minimum yang sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.

Modal minimum untuk mendirikan PT lokal adalah Rp50 juta, namun disarankan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis.

Perbedaan utama terletak pada kepemilikan saham dan modal minimum yang diperlukan.

Dokumen yang diperlukan termasuk NPWP, KTP, nomor telepon, alamat email perusahaan, dan lokasi usaha.

Mendirikan PT memiliki beberapa keuntungan, seperti perlindungan hukum, kredibilitas, akses pendanaan, dan kontinuitas usaha.

Boleh, namun perlu persetujuan atasan dan bidang usaha tidak boleh sama dengan BUMN tempat Anda bekerja.

Akta Notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia, namun dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing jika diinginkan.

Dokumen digital sudah sah tanpa perlu dicetak.

Anda dapat melakukan perubahan Akta di Notaris dengan mencocokkan bidang usaha Anda dengan KBLI 2020.

Pendirian perusahaan dapat dilakukan oleh Notaris diluar domisili perusahaan jika penghadap memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dokumen Legalitas Usaha

  • Akta Notaris

    Pendirian Perusahaan

    Dokumen pertama adalah akta pendirian perusahaan, atau sebuah dokumen yang menyatakan bentuk badan usaha, kapan didirikan dan kepemilikan usaha.

    Akta pendirian usaha ini, harus mendapatkan pengesahan dari notaris. Dengan cakupan badan usaha seperti yayasan, PT,CV, maupun lembaga komersial lain.

  • NPWP

    Nomor Pokok Wajib Pajak

    Yang kedua ada NPWP atau sebuah identitas dari pengusaha wajib pajak, dokumen ini berbentuk kartu (ID Card).

    NPWP berisi keterangan mengenai identitas dari wajib pajak dan nomor NPWP, yang diwajibkan bagi setiap warga pajak yang memenuhi kriteria wajib pajak.

  • SIUP

    Surat Izin Usaha Perdagangan

    Dokumen berikutnya adalah dokumen legalitas hukum usaha yang wajib dimiliki untuk sebuah usaha, yang bergerak pada bidang perdagangan.

    SIUP sendiri dikukuhkan oleh PemDa, dengan empat kategori mulai dari SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar.

  • SITU

    Surat Izin Tempat Usaha

    Dokumen legalitas usaha yang berikutnya, adalah sebuah surat izin atau bukti keabsahan dari sebuah tempat usaha baik mandiri maupun kelompok.

    Pengurusan SITU akan berpengaruh bagi sebuah unit usaha, khususnya kemudahan pada akses atau dalam mengurus penanaman modal.

  • SIUI

    Surat Izin Usaha Industri

    Dokumen berikutnya, merupakan dokumen perusahaan yang ditujukan untuk jenis usaha industri dengan akumulasi modal mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 200 juta.

    Untuk jenis usaha mikro, kecil dan juga menengah, bisa mengajukan perizinan pada PPTD tingkat II kota dan kabupaten.

    Sedangkan untuk perusahaan besar, pengurusan SIUI bisa diurus langsung pada PPTD tingkat I atau pusat yang berada di satuan provinsi atau BKPM.

  • SKDP

    Surat Keterangan Domisili Perusahaan

    Dokumen legalitas usaha berikutnya adalah, dokumen penting yang harus diurus untuk pembukaan cabang atau kegiatan usaha di lokasi lain.

    Surat ini hanya bisa didapat dan diurus setelah mengurus akta perusahaan, dimana SKDP ini memiliki masa aktif hingga 5 tahun dengan masa perpanjangan tiap 1 tahun.

  • TDP

    Tanda Daftar Perusahaan

    Surat penting terakhir adalah, surat yang membuktikan sebuah perusahaan sudah terdaftar dalam badan hukum.

    TDP hanya diwajibkan pada badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV maupun Firma, dengan mengajukan permohonan serta akta perusahaan dari Kemenkumham.

  • Pengurusan NPWP

    dari Pendiri atau Owner

    Langkah pertama yang bisa Anda lakukan, adalah dengan mengurus NPWP Anda selaku pemilik usaha.

    Terutama jika perusahaan Anda berbentuk perseroan terbatas, namun jika perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari PT lain, maka yang perlu diurus adalah NPWP badan PT utama.

    NPWP badan tersebut yang nantinya akan menjadi dokumen pendukung yang dilampirkan, dalam pengurusan legalitas hukum usaha.

  • Penyusunan Akta Perusahaan

    oleh Pihak Notaris

    Setelah mengurus masalah NPWP, langkah selanjutnya adalah menyusun akta perusahaan dari usaha yang Anda dirikan.

    Pada akta perusahaan ini sudah mencakup informasi resmi dari nama perusahaan, daftar pemilik, komposisi kepemilikan saham, bidang usaha, struktur organisasi dan tahun didirikan.

    Untuk merancang akta perusahaan terutama dengan bentuk PT yang akan disetorkan pada notaris, maka Anda bisa mengikuti pedoman pada UU no 40 tahun 2007.

    Penyusunan akta perusahaan harus dilakukan dengan kesepakatan bersama, oleh karena itu langkah ini biasanya menjadi pengurusan yang membutuhkan waktu pengurusan paling lama.

  • Mendaftarkan Akta Perusahaan

    Ke Kemenkumham dan HAM RI.

    Setelah penyusunan dirasa sudah mencapai final, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta perusahaan tersebut pada Kemenkumham dan HAM RI.

    Sebuah akta perusahaan yang legal, harus mendapatkan pengesahan dari kedua badan hukum ini yang diurus bersama notaris.

    Selama proses pengurusan ini, kedua badan tersebut akan meneliti keabsahan dan kelayakan usaha yang Anda dirikan sebelum mengeluarkan SK (surat keputusan).

    Serangkaian kegiatan seperti pengurusan, presentasi dan sebagainya akan dilakukan oleh pendiri usaha atau kuasa hukum beserta notaris.

  • NPWP Badan Usaha

    Mengurus NPWP badan usaha

    Setelah penyusunan dirasa sudah mencapai final, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta perusahaan tersebut pada Kemenkumham dan HAM RI.

    Sebuah akta perusahaan yang legal, harus mendapatkan pengesahan dari kedua badan hukum ini yang diurus bersama notaris.

    Selama proses pengurusan ini, kedua badan tersebut akan meneliti keabsahan dan kelayakan usaha yang Anda dirikan sebelum mengeluarkan SK (surat keputusan).

    Serangkaian kegiatan seperti pengurusan, presentasi dan sebagainya akan dilakukan oleh pendiri usaha atau kuasa hukum beserta notaris.

  • Pengurusan NIB

    Nomor Induk Berusaha

    Langkah berikutnya adalah pengurusan dokumen legalitas usaha NIB, yang bisa Anda urus sendiri langsung di OBB (online single submission pemerintah) pada laman “oss.go.id”.

    Tetapi jika Anda merasa terhalang oleh waktu, maka Anda bisa menyerahkan segala pengurusan pada kuasa hukum dan notaris.

    Jika bidang usaha Anda adalah bidang usaha selain perdagangan dan jasa umum, maka Anda perlu izin lanjutan usaha dan komersial pendukung lainnya seperti SIUP, SITU dan sebagainya.

  • Pengurusan Perizinan Lanjutan

    Pengurusan dari izin lokasi, IMB, perizinan lingkungan

    Kegiatan berikutnya adalah pengurusan perizinan lanjutan, yang berfungsi untuk izin usaha dasar dan pengurusan NIB bagi bidang usaha selain perdagangan dan jasa umum.

    Contoh pengurusan izin usaha lanjutan, adalah pengurusan dari izin lokasi, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan juga perizinan lingkungan.

    Sedangkan untuk izin komersial contohnya adalah, Sertifikat PIRT (dari dinas kesehatan), izin edar pangan olahan (BPOM), izin edar kosmetik (BPOM), dan beberapa surat izin lainnya.

  • Pengurusan BPJS dan BP Jamsostek

    Pendaftaran karyawan pada BPJS dan BP Jamsostek

    Langkah terakhir yang perlu Anda lakukan adalah pendaftaran karyawan pada BPJS dan BP Jamsostek untuk jaminan keselamatan kerja.

    Selaku badan usaha yang mengurus legalitasnya, maka keselamatan pekerja perlu diperhitungkan.

    Oleh karena itu, pengurusan BPJS dan BP jamsostek bagi pekerja tetap, diwajibkan sebagai syarat legalitas usaha.

    Nah, itulah beberapa langkah dasar pengurusan legalitas usaha yang bisa Anda lakukan step by step.

    Selain mengurus secara mandiri, kebanyakan pemilik usaha lebih proper untuk menyerahkan pengurusan perizinan pada kuasa hukum dan notarisnya masing-masing.

  • KLBI 2020

    Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020

    Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

    KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Mitra Terpercaya Anda

Dengan Layanan Legalitas AQU Consulting, Anda dapat memastikan bisnis Anda beroperasi dengan kepatuhan hukum yang tinggi dan tanpa hambatan.

Dukungan kami tidak hanya memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, tetapi juga membantu Anda menavigasi kompleksitas regulasi bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada pertumbuhan dan kesuksesan bisnis Anda.

Tunggu apalagi? Percayakan urusan legalitas dan kemajuan bisnis Anda kepada AQU Consulting. Kami siap menjadi mitra terpercaya Anda.